Paringin (Kemenag Balangan) - Plt. Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Balangan Rahmadi, S.Pd.I, MM menyatakan bahwa kebijkan terkait kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) Tahun 2023 sebesar Rp. 69.193.733 rupiah masih berupa usulan, dan belum disetujui oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Meski begitu, angka senilai 69 juta yang muncul tidak diusulkan tanpa alasan. Semua pembiayaan haji sudah dirinci mulai dari saat jemaah berangkat naik pesawat, akomodasi selama menjalankan ibadah haji, hingga pulang kembali ke Indonesia. Usulan rata-rata sebenarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai 99 juta. 69 juta tersebut adalah 70% dari BPIH total yang harus dibayar jamaah, dan 30% akan disubsidi dari anggaran nilai manfaat," paparnya panjang lebar saat dimintai keterangan usai nengikuti Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 1444/2023 H di UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Minggu (29/01/23).
Menurut Rahmadi, angka tersebut memang terdengar fantastis apabila dibandingkan dengan jumlah Bipih yang dibayarkan jamaah haji Indonesia tahun 2022 meskipun perbandingan BPIH tahun 2022 dan 2023 cuma berbeda sekitar lima ratus ribu rupiah.
"Yang menyebabkan perbedaan besar Bipih adalah karena pada tahun 2022, nilai manfaat yang dialokasikan bagi jamaah senilai 59%, sedangkan di tahun ini turun menjadi 30%. Jadi meski secara total tidak banyak perubahan, namun secara pembagian, terutama bagi masyarakat, akan berdampak," tambahnya.
Penurunan tersebut menurut Rahmadi disebabkan agar nilai manfaat atau subsidi yang disediakan pemerintah tidak habis digunakan oleh jamaah yang berangkat di tahun mendekat, namun juga jamaah lain yang akan berangkat puluh tahun mendatang tetap mendapat bagian.
"Ada sekitar lima juta masyarakat Indonesia yang mendaftar haji, semuanya harus mendapatkan subsidi yang adil. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpandangan jauh ke depan dengan menurunkan nilai subsidi tahun ini," ungkapnya.
Saat ditanya apakah mungkin akan ada perubahan terkait total Bipih yang harus dikeluarkan jamaah dibanding usulan senilai 69 juta, Rahmadi menyatakan dirinya masih terus menunggu update dari pusat terkait keputusan resmi yang akan dikeluarkan.
"Kita doakan bersama semoga keputusan yang dikeluarkan pemerintah ini berpihak kepada banyak golongan, baik bagi jamaah yang berangkat tahun ini, serta juga tahun-tahun mendatang," pungkasnya.
Penulis: Uswah
Foto: Ratno
0 Comments